Home Metropolitan Terlibat Penipuan hingga Pemprov DKI Kecolongan Fakta Donny Saragih Batal Jadi Dirut TransJakarta

Terlibat Penipuan hingga Pemprov DKI Kecolongan Fakta Donny Saragih Batal Jadi Dirut TransJakarta

6 min read
0
0
4

Donny Andy S Saragih batal menjadi direktur utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) setelah empat hari bekerja. Donny sebelumnya ditunjuk menjadi dirut dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) PT Transjakarta, Kamis (23/1/2020) lalu. Alasannya, ia dipercaya bisa mengembangkan perusahaan transportasi itu karena pengalamannya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroh menduga, ada maladministrasi dalam penunjukkan Donny. Pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Donny merupakan terpidana kasus penipuan. "Kami melakukan tracking terhadap yang bersangkutan karena dari laporan masyarakat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini merupakan terpidana untuk kasus penipuan," ujar Teguh Nugroho, dikutip dari , Selasa (28/1/2020).

Berdasarkan keterangan di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sipp.pn jakartapusat.go.id , Donny bersama Porman Tambunan, terjerat kasus pemerasan dan pengancaman. Kasus itu terjadi saat Donny menjabat sebagai direktur operasional PT Lorena Transport. Sementara, Porman berstatus sekretaris perusahaan PT Lorena Transport.

Dikabarkan, Donny dan Porman memeras Direktur Utama PT Lorena Transport, Gusti Terkelin Soerbakti, September 2017 silam. Keduanya menipu Soerbakti dengan modus berpura pura menjadi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin membuka kesalahan PT Lorena Transport. Donny berperan sebagai pihak OJK, sementara Porman menjadi pihak PT Lorena Transport yang dihubungi orang OJK.

Ia menawarkan bantuan kepada Porman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT Lorena Transport. Dengan syarat bahwa PT Lorena Transport harus menyerahkan uang 250.000 dollar AS. Donny dan Porman akhirnya ditangkap pada 24 November 2017.

Mereka diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dihukum masing masing satu tahun penjara. Lalu, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, banding ditolak. Mereka kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, lagi lagi ditolak.

Mahkamah Agung justru memperberat hukuman mereka menjadi masing masing dua tahun penjara. Mengutip , Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diduga kecolongan atas kasus Donny Andy S Saragih itu. Sebab, ia mempunyai kewenangan menunjuk langsung direksi BUMD yang juga tercantum dalam Pergub DKI 5 Tahun 2018.

Di pasal 5 poin f disebutkan, calon orang perseorangan (di luar pejabat direksi dan karyawan BUMD) diusulkan gubernur. Kemudian pada Bab IV pergub tersebut, diatur mengenai tata cara seleksi calon yang juga mencakup uji kelayakan dan kepatutan (UKK). Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi mengakui, Pemprov DKI kecolongan soal status Donny.

"Ya begitulah (kecolongan), berarti apa yang dia (Donny) sampaikan enggak sama dengan kenyataannya," ujarnya. "Kan waktu saya panggil, 'Ini sudah clear kan? Sudah selesai? Enggak ada masalah?' (Dia bilang), 'Enggak ada masalah.' Ya sudah," ujar Riyadi. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Donny Andy S Saragih diangkat menjadi Direktur Utama PT Transjakarta karena proses seleksi yang kurang teliti.

"Kurang teliti, ya, kurang teliti saja. Bagian yang seleksi kurang teliti," ujar Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020), dikutip dari . Namun, Saefullah enggan berkomentar lebih banyak soal penunjukan Donny sebagai Dirut PT Transjakarta. Menurutnya, proses pemilihan dirut PT Transjakarta itu sudah dievaluasi.

"Saya rasa itu kurang teliti. Sudah dievaluasi dan sudah diganti," jelas Saefullah. Sebelumnya, Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Faisal Syafruddin mengatakan, pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar. “Donny Andy S. Saragih dibatalkan dari penunjukannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada Senin 27 Januari 2020."

"Keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Faisal, dikutip dari , Senin (27/1/2020). Meski Donny telah mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian dan lolos untuk posisi direksi di BUMD Pemprov DKI Jakarta, namun pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Load More Related Articles
Load More In Metropolitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Pelaku Diduga Incar Pengendara Motor Sudah Ada 3 Kejadian Rentetan Penembakan Misterius di Serpong

Beberapa hari terakhir, warga Serpong, Tangerang Selatan digegerkan dengan adanya peristiw…