Home Metropolitan Di Milad Ke 21 FPI, Anies Baswedan Doakan Habib Rizieq Shihab

Di Milad Ke 21 FPI, Anies Baswedan Doakan Habib Rizieq Shihab

8 min read
0
0
9

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri milad ke 21 Front Pembela Islam atau FPI di Stadion Rawabadak, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu (24/8/2019) pagi. Anies ikut melaksanakan salat subuh berjamaah bersama tokoh tokoh dan kader kader FPI. Usai salat subuh, Anies menyampaikan sambutannya sekaligus menyapa dan mendoakan imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab yang melihat langsung acara tersebut dari Arab Saudi.

“Semoga yang kami cintai dan hormati, Habib Rizieq Shihab yang sedang menyaksikan dari sana (Arab Saudi) agar selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan usianya dalam masa perjuangan,” ungkap Anies. Dalam sambutannya Anies mendorong FPI lebih memberikan manfaat sosial bagi masyarakat Indonesia di usia 21 yang menurutnya masih akan menjalani perjalanan panjang. “Harapan saya ke depan FPI bisa menunjukkan sebagai perekat bangsa Indonesia dan umat yaitu dengan mengedepankan kepedulian sosial. Kami yang ada di Jakarta merasakan sekali manfaat dan kehadiran FPI,” pungkas Anies.

Di tengah Milad FPI, hingga saat ini polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) masih mencuat. Berbagai pihak beri tanggapan, termasuk Hidayat Nur Wahid hingga Jusuf Kalla. Ormas FPI diketahui tengah mengajukan perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) yang habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019 lalu.

Sebagai informasi, izin FPI terdaftar dalam SKT 01 00 00/010/D.III.4/VI/2014. Meski begitu, FPI belum mengantongi perpanjangan izin karena persyaratan belum lengkap. "Saya sudah cek ke teman teman. Katanya sih masih tinggal satu yaitu surat rekomendasi dari Kementerian Agama."

"Kalau yang lain, sudah dilengkapi," ujar Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, kepada Kompas.com , Senin (29/7/2019). Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan ada kemungkinan pemerintah tak memperpanjang izin FPI. "Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," jelas Jokowi seperti dilansir VOA via Kompas.com .

Lebih lanjut, Jokowi bahkan mengatakan ia tak akan berkompromi dengan ormas yang tak sejalan dengan ideologi Pancasila. "Organisasi itu membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi." "Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama sama membangun negara ini," tutur Jokowi, seperti dalam cuplikan wawancara bersama AP yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (31/7/2019).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyebutkan FPI tidak bertentangan dengan Pancasila. Ia mengungkapkan Rizieq Shihab hanya memperjuangkan NKRI dan tidak ada wacana mengganti ideologi negara. "Kalau yang kami lihat FPI tidak bertentangan dengan Pancasila ya."

Menurut Hidayat, FPI justru banyak melakukan kegiatan sosial, seperti menolong korban bencana. Ia mengatakan tak seharusnya masalah perpanjangan izin FPI dibesar besarkan. "Karena itu berlaku bukan berlaku hanya untuk FPI, undang undang tentang keormasan berlaku untuk semua Ormas."

"Kenapa sekarang yang diramaikan hanya FPI, gimana dengan ormas yang lain?" "Apakah mereka juga sudah mengajukan perpanjajangan izin?" tuturnya. Terkait polemik perpanjangan izin FPI, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Nagablin, memberikan pendapatnya.

Menurut Ali Ngabalin, kebebasan pendapat dan berserikat sudah ada regulasinya. Lebih lanjut, Ali Ngabalin menjelaskan langkah langkah yang harus ditempuh FPI untuk mendapat perpanjangan izin. Ia menilai pernyataan Jokowi tak hanya ditujukan pada FPI saha, melainkan untuk semua ormas di Indonesia.

"Karena pernyataan Bapak Presiden itu memberikan isyarat kepada seluruh organisasi massa tidak saja Islam, atau elemen apapun," jelas Ali Ngabalin. "Organinasi yang bertentangan dengan Pancasila yang tidak berhak ada di republik ini," ucapnya mengulangi pernyataan Jokowi. Ali Ngabalin kemudian menegaskan pemerintah tak akan mengambil keputusan yang merugikan Indonesia.

Ia menyebutkan peraturan terkait perpanjangan surat izin ormas sudah ada sejak Jokowi belum menjadi presiden. "Pemerintah ini tidak mungkin dzalim kepada bangsa dan republik ini," ujar Ali Ngabalin. "Jokowi jadi presiden ya sudah ada undang undangya," tandasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengungkapkan perpanjangan izin FPI akan disetujui atau tidak tergantung pada syarat yang mereka penuhi. Dilansir Kompas.com , Kalla menyebutkan pemerintah akan memperpanjang izin FPI jika memenuhi syarat, begitu juga sebaliknya. "FPI atau ormas apa saja di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kita tak bisa diskriminasi."

"Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuhi ya tidak boleh," tutur Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019). Kalla pun meminta masyarakat agar tak berandai andai terkait perpanjangan izin FPI. "Kita tidak bisa diskriminasi dan tak boleh berandai andai."

"Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan." "Tapi kalau menolak Pancasila, pasti tidak bisa. Itu contohnya," ujarnya.

Load More Related Articles
Load More In Metropolitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Pelaku Diduga Incar Pengendara Motor Sudah Ada 3 Kejadian Rentetan Penembakan Misterius di Serpong

Beberapa hari terakhir, warga Serpong, Tangerang Selatan digegerkan dengan adanya peristiw…